Hutan Rusak Diduga Akibat Pembalakan Liar, Kelompok Tani Kolaka Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

  • Whatsapp
Dugaan penambangan Ilegal dan Pembalakan liar di Desa Hakatutobu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara( Dok. Warga)

Chibernews.com, Kolaka Sulawesi Tenggara – Pernyataan adanya dugaan penambangan tanpa izin negara dan pembalakan liar di Desa Hakatutobu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara disampaikan oleh Jamal Assyura dari kelompok Tani Tunas Lestari warga setempat pada Selasa, (09/11).

Berdasarkan kesaksian warga setempat tersebut mengatakan bahwa apabila hal itu dibiarkan pihak pemerintah sedangkan banyak para petani di wilayahnya tersebut terdampak kerusakan alam dari penambangan ilegal tersebut maka akan terjadi komplik horizontal di kalangan masyarakat. Selain konflik horizontal bisa juga secara vertikal yaitu masyarakat dan perusahaan yang diduga melakukan ilegal mining.

Bacaan Lainnya

Bukan itu saja kata dia, jika terjadi pembiaran atas pembalakan liar dan penambangan ilegal tersebut maka pencemaran sungai dan merusak habitat fauna itu terusik maka pada pindah seperti Beruk, Ular, Ayam Hutan, Burung dan kerusakan-kerusakan lainnya yang merusak ekosistem Alam.

“Pembalakan liar dan penambangan ilegal yang melakukan perusakan terhadap alam, pohon habis ditebang di hutan rakyat dan di kawasan hutan produksi terbatas, tidak ada jaminan reklamasi atau reboisasi,”ujar Jamal kepada chibernews.com (09/11).

Menurutnya akibat dari ilegal mining ini para petani menderita kerugian lahannya hancur mereka tidak bisa berkebun lagi.

Apalagi pada kenyataanya memang penambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting di Indonesia, namun hal ini tidak berlaku di Desa Hakatutobu, untuk itu Jamal Assyura minta kepada Pemerintah pusat untuk turun tangan langsung.

“Saya minta kepada pemerintah terutama kepada Dirjen (Direktur Jendral KLHK ) ataupun Mentri Lingkungan Hidup yaitu Ibu Siti Nurbaya agar turun tangan, karena hal tersebut tidak bisa dibiarkan,”katanya dengan tegas.

Pria yang dikenal putra Mansyur BJ ini mengatakan juga bahwa ayahnya pernah mendapat penghargaan juara dua Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional dari Bupati Kolaka pada 1999 yang lalu ini dan kini hutan mereka jadi rusak. Dia menegaskan kembali bahwa sesuai aturan Undang-undang tidak bisa begitu saja ada aturannya.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada aturanya. Jika melanggar maka para pelaku ilegal mining harus diproses hukum,”katanya dengan nada serius.

Pada kesempatan terpisah, keterangan warga sekitar yang berhasil dihimpun Chibernews membenarkan bahwa terjadi kerusakan hutan akibat ilegal mining dan Ilegal logging hal ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait namun jawabannya sedang diproses.

” Iya, selain itu pihak terkait yang nangani masalah hutan ini malah minta dana sidak ke saya sama Kelompok Tani lainnya beralasan kalau ikuti prosedur dari atas lama turun anggaran sidaknya padahal itu kawasan hutan produksi terbatas yang ditambang,” tutur narasumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Bahkan, menurut kesaksiannya, kejadian ini sudah dari bulan Juni 2021. “Kami sudah konfirmasi ke Kantor UPTD KPH XI Mekongga Selatan di Kabupaten Kolaka pada 2 November 2021,  namun jawaban tidak memuaskan hanya bilang nanti sedang diproses,”tuturnya.

Hingga berita ini tayang pihak terkait belum memberikan komentar. Wartawan terus berupaya konfirmasi untuk menggali informasi lebih lanjut guna pemberitaan selanjutnya. *(Sph/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *