Jeritan Hati Para Petani dan Nelayan Desa Hakatutobu Mendesak Pemerintah Tindak Tegas Penambangan Ilegal

  • Whatsapp
Pemukiman warga di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara di kepung banjir lumpur merah diduga dari gundulnya kawasan hutan produksi terbatas akibat penambangan Nikel ilegal Sabtu (13/11/2021).

Chibernews.com Pomala Sulawesi Tenggara – Sejumlah wilayah di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara di kepung banjir lumpur merah diduga dari gundulnya kawasan hutan produksi terbatas akibat penambangan Nikel ilegal di wilayah itu, Sabtu (13/11/2021).

Buntut dari peristiwa tersebut warga setempat meminta kepada pemerintah untuk turun tangan menindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat yang diduga telah merusak lingkungan.

Bacaan Lainnya

Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan oleh warga setempat, Ukkas Maranuang selaku tokoh Adat dan Nelayan bahwa pencemaran ini berlangsung sudah puluhan tahun semenjak adanya aktifitas tambang Nikel yang sporadis.

“Kemarin (13/11) Desa Hakatutobu mendapat musibah kiriman banjir lumpur merah. Sudah sepatutnya stake holder pemerintah pusat turun tangan hentikan pengrusakan lingkungan ini baik pa presiden dan jajaran Kementrian Lingkungan Hidup, ESDM, karena 5 tahun ke depan bagaimana nasib anak cucu warga Desa Hakatutobu yang menerima efek jangka panjang,”katanya kepada chibernews.com Minggu, (14/11).

Akhir tahun ini intensitas hujan sangat tinggi lanjut Ukas, sudah tidak adalagi resapan air yang mengakibatkan air langsung tumpah ke hilir menuju pemukiman warga pesisir. Akibatnya air masuk ke pemukiman dan terjadinya pencemaran air laut dan pendangkalan pantai.

“Para nelayan tidak bisa melaut, air keruh, petani rumput laut tercemar lumpur nikel yang merah pekat, peternak ikan Sunu keramba terapung menderita karena air laut terkontaminasi limbah lumpur nikel. Para nelayan dan warga Hakatutobu yang berjumlah sekitar 318 KK bingung mau mengadu kemana lagi,”tutur Ukas dengan nada sedih.

Menurut pendapatnya, hancurnya kawasan hutan akibat penambangan secara sporadis dan terus menerus sehingga tidak ada resapan air di pegunungan, karena pohon di hutan produksi dan tanaman penghijauan kelompok Tani tunas Lestari habis di babat oleh para penambang yang mengaku mengantongi SPK atau JO sari para pemegang IUP OP.

Informasinya kata dia, Iup PT Suria Lintas gemilang sudah di tanda tangan oleh mentri ESDM pada tanggal 11 November. Illegal mining dugaan yang dulunya ada IUP operasi produksi PT. Dharma Rosadi Internasional afiliasi jadi IUP PT Suria Lintas Gemilang.

Pengrusakan hutan kawasan produksi, hutan rakyat kelompok Tani Tunas Lestari, penambangan illegal/liar bijih Nikel yang dilakukan oleh penambang atas perintah SPK dan atau Join operation oleh PT Suria Lintas Gemilang kepada pihak penambang.

Tidak hanya sampai disitu saja, Ukas menjelaskan pihak perusahaan yang diduga terlibat padahal IUPnya belum aktif terdaftar di modidesk ESDM pusat di Jakarta. Bahkan IPPKH PT DRI afiliasi PT SLG sudah sampai anggota kelompok Tani ketika berusaha hentikan excavator selalu terjadi konflik horizontal.

Ia menambahkan, pemukiman di pesisir terkena limbah lumpur aktifitas penambangan bijih nikel yang dilakukan tanpa pengawasan dan tidak sesuai SOP.

Dari keterangan terpisah diberitakan sebelumnya, Jamal Assyura dari Kelompok Tani tunas Lestari dan Tunas Harapan mengatakan bahwa dengan tegas menolak adanya kegiatan penambangan bijih nikel yang merusak lahan pertanian, tanah humus hilang pohon pun hilang, deforestasi meningkat.

Pencemaran lingkungan terjadi, air sungai tercemar berubah jadi lumpur memerah. Lahannya hancur, mereka tidak bisa berkebun lagi.

Di pesisir masyarakat juga tercemar begitu juga para nelayan yang biasanya hanya 500 meter melaut sudah mendapatkan ikan sekarang harus lebih jauh lagi ke tengah laut, 5 kilometer belum tentu dapat karena airnya tercemar air laut menjadi merah akibat  ini.

Ia berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan. “Mohon kiranya menteri ESDM turun tangan akan izin tambang di evaluasi, menteri lingkungan hidup dan kehutanan tidak memberikan ijin pinjam pakai Kawasan hutan kepada pemegang IUP IPK  yang masuk kawasan hutan, pa presiden Jokowi kiranya turun tangan karena kami para petani, transmigran dan para nelayan kehilangan lahan dan hancur lebur,”katanya.

Hingga berita ini tayang pihak terkait belum juga berkomentar, Dinas Kehutanan setempat yang dihubungi wartawan via chat message tidak direspon begitu pula melalui panggilan. *(Sph/Red)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *