Pasca Polisi Lakukan OTT, HMI MPO Gerudug BPN Lebak Desak Lakukan Fakta Integritas

  • Whatsapp
Sejumlah Mahasiswa atas nama HMI MPO pada Jumat (19/11) sekitar pukul 14.00 WIB melakukan unjuk rasa di sekitar Kantor BPN Lebak.

Chibernews.com, Lebak Banten – Sikap tidak terpuji yang dilakukan sejumlah oknum Pegawai ATR BPN Kabupaten Lebak hingga terjaring OTT Polda Banten sontak mengundang reaksi berbagai kalangan, salah satunya dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak.

Sejumlah Mahasiswa atas nama HMI MPO pada Jumat (19/11) sekitar pukul 14.00 WIB melakukan unjuk rasa di sekitar Kanntor BPN Lebak. Mereka menuntut kepada pihak berwajib agar segera mengusut tuntas tindak TIPIKOR yang dilakukan oleh para oknum pegawai BPN/ART Kabupaten Lebak. Selain itu, mereka meminta lakukan kepada BPN dan Pemerintah untuk memenuhi fakta integritas yang diajukan.

Bacaan Lainnya
Tuntutan tertulis dalam Fakta Integritas pada aksi unjuk rasa HMI MPO diterima oleh perwakilan pegawai BPN Lebak

“Banyak sekali laporan yang kami terima dari masyarakat, mereka telah mengeluarkan uang, namun Sertifikat Hak Milik itu belum ada aja, dengan alasan ada biaya prosedur lain yang harus dibayar oleh masyarakat,” ujar Habibullah, Ketua Umum HMI MPO Lebak, Jumat (19/11)

Bahkan kata dia, saat masih dikantor desa saja masyarakat banyak yang sudah mengeluarkan biaya padahal kita ketahui Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan oleh ART/BPN Kabupaten Lebak bukan oleh para pegawai Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang seharusnya tarif biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat saat ingin melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik itu tidak boleh melebihi ataupun mengurangi dari tarif yang sudah ditentukan.

Menurut pendapatnya, secara tidak langsung banyak sekali pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh para oknum pegawai ART/BPN Lebak saat pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 12B adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Maka dengan ini lanjut Habibullah, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak menuntut Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (ART/BPN) Kabupaten Lebak meminta agar Bupati Lebak memberikan sanksi yang tegas kepada para pegawai yang melakukan tindak korupsi di ruang lingkup ART/BPN Lebak.

Lalu, harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang sudah dirugikan oleh para oknum pegawai ART/BPN Kabupaten Lebak.

Selanjutnya, memberantas Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh para oknum pegawai ART/BPN Lebak.

Kemudian, harus menindaklanjuti Pembebasan lahan waduk karian yang sampai saat ini masih banyak yang bermasalah dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Lebak tentang pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Lebak karena sudah terjadi dua kasus korupsi yang dilakukan oleh dua lembaga pemerintah yang berbeda.

Selanjutnya mereka menuntut secara tertulis dalam fakta integritas diantaranya :

1. Evaluasi kinerja seluruh elemen pegawai di Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ART BPN) Kabupaten Lebak.
2. Menyegerakan Uang Ganti Rugi (UGR) terhadap masyarakat yang terdampak Waduk Karian.
3. Transfaransi digitalisasi.
4. Menindak lanjuti pembebasan lahan waduk karian yang sampai saat ini masih bermasalah.
5. Memberikan sanksi tegas kepada seluruh pegawai Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ART BPN) Kabupaten Lebak jika terlibat dalam kasus pungli.

“Alhamdulillah surat tertulis fakta integritas diterima oleh perwakilan BPN. Seandainya sampai hari Senin (22/11) tidak ada respon maka, BPN mengakui bahwa benar, BPN hari ini tidak becus bekerja secara jujur, obyektif dan adil,”katanya dengan tegas.

Sebelumnya polisi dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten sudah berada di Kantor BPN Kabupaten Lebak sejak Jumat (12/11/2021) sekitar pukul 19.00 WIB

“Dalam operasi tangkap tangan ini, kami berhasil mengamankan beberapa amplop berisi uang. Tapi jumlahnya belum dihitung. Kita masih melaukan pendalaman,” ungkap Wadir Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Hendy Febrianto kepada awak media saat di lokasi.

Hendy menjelaskan, awalnya Ditreskrimsus Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat soal dugaan pungutan liar dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM). Merespon hal itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan operasi tangkap tangan. *(Red)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *