Tak Puas Reformasi Birokrasi WH-Andika, Mahasiswa Lebak Selatan Demo Pemprov Banten

  • Whatsapp

Chibernews.com, Lebak Banten – Sejumlah masa di Lebak Selatan berunjuk rasa di depan Kantor Camat Malingping. Aksi massa yang tergabung dalam Forum Koordinasi dan Komunikasi Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa (FKK OKP) Lebak Selatan yaitu Matadewa, Himma DPD Lebak, IPNU Malingping dan HIMIP UNMA Banten Kamis, (07/10/2021).

Sebagaimana disampaikan dalam press release yang diterima redaksi Chibernews, aksi itu dipicu ketidakpuasan atas reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) yang hanya janji manis semata.

Bacaan Lainnya

Koordinator lapangan FKK OKP Lebak Selatan Repi Rizali mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang hari ini disuguhkan oleh WH-Andika kepada rakyat ternyata hanya omong kosong, pada realitanya reformasi birokrasi di Banten tidak melahirkan good governance.

 

“Ini terbukti dari terbongkarnya beberapa kasus korupsi di Banten yang terjadi di beberapa sektor baik itu pendidikan, kesehatan sampai kepada pelayanan publik bahkan dana hibah ponpes pun dikorupsi, Jelas ini adalah konfirmasi bahwa kepemimpinan WH-Andhika gagal, hal ini yang dirasakan oleh masyarakat Banten,”katanya.

Masyarakat muak lanjut Revi, mendengar kelakuan para pejabat Pemprov Banten yang sudah tidak punya lagi basis keberpihakan pada kepentingan masyarakat, di tengah kemiskinan yang meningkat, para pejabat malah melakukan tindakan koruptif yang merugikan negara dan masyarakat.

Menurutnya, WH-Andika hanya duduk manis di kursi yang ber-AC tanpa melihat korupsi adalah masalah serius yang harus diberantas ke akar-akarnya.

“Kami melihat rasa ketidakbecusan WH-Andika dalam memimpin birokrasi Pemprov Banten. Itu dilihat dari nilai yang dirugikan oleh para pelaku korupsi merugikan negara miliaran rupiah. Sekali lagi ini adalah bukti janji manisnya WH-Andika dalam menciptakan manajemen baik birokrasi di lingkungan Pemprov Banten,” ungkap Revi.

Revi juga menyebut beberapa kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum diantaranya kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMK 7 Tangsel tahun 2017 dengan total anggaran Rp17,9 miliar untuk pembelian lahan sekolah seluas 6000 meter persegi dengan harga permeter Rp2.997.000 juta, akan tetapi kwitansi yang berikan hanya senilai Rp7,3 Miliar dari si pemilik lahan, dengan motif korupsi yakni mark up anggaran yang dilakukan pejabat Pemprov. Dengan kerugian negara senilai Rp10,6 Miliar yang masih dipertanyakan.

Kemudian kata dia, pada 2018 kasus korupsi hibah pondok pesantren, anggaran senilai Rp117 Miliar yang seharusnya dialokasikan untuk 3.364 Ponpes di Banten dengan masing-masing ponpes mendapatkan anggaran sebesar Rp30 juta. Dengan motif bagi dua untuk setiap ponpes yang ingin mengajukan anggaran.

Lalu, pada 2019 Pengadaan lahan UPT Samsat Malingping dengan besar anggaran Rp4,6 miliar dengan luas lahan 1.700 meter yang seharusnya harga permeter Rp100 ribu akan tetapi dijual kepada Pemprov senilai Rp500 ribu permeter.

Kemudian pada 2020 korupsi pengadaan masker KN-95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dengan total pembelian masker sebanyak 15 ribu untuk tenaga kesehatan, dengan harga per masker yang tadinya seharga 70 ribu per buah akan tetapi perubahan RAB yang terjadi senilai Rp220 ribu per buah, dengan total anggaran senilai Rp1,6 miliar.

Sementara Agus, selaku Dinlap mengatakan bahwa selama 4,2 tahun WH-Andhika tidak becus menuntaskan angka kemiskinan juga pengangguran sebagai mana janji politiknya, selain itu banyak juga janji kampanye yang belum direalisasikan, seperti pengobatan gratis dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami yang tergabung dari FKK OKP LEBAK SELATAN Memberi julukan kepada WH-ANDHIKA “KING OF BULSHIT” Rajanya omong kosong.

“Hal demikian itu menjadi bukti bahwa prestasi yang didapat WH-Andika ketika menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Banten masih jauh dari kata baik dan kontra produktif dalam membangun birokrasi yang bersih di Pemprov Banten.

Maka dari itu kata Agus, FKK OKP LEBAK SELATAN menuntut WH-Andika harus meminta maaf secara terbuka kepada Rakyat Banten, menuntut WH-Andhika untuk mengentaskan kemiskinan, menuntut WH-Andhika untuk mengurangi angka pengangguran, bertanggung jawab atas kasus-kasus di Banten, tindak tegas terhadap pelaku korupsi di Banten, segera menunaikan janji kampanye, dan ciptakan reformasi birokrasi yang melahirkan good and government di Pemprov Banten,” pungkasnya. *(Red)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *